PAMEKASAN – Bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan dan tenaga kesehatan di wilayahnya untuk langsung memberikan penanganan medis kepada pasien dalam kondisi kritis. Ia meminta fasilitas kesehatan (faskes) tidak mendahulukan urusan administrasi maupun mempertanyakan status kepesertaan pasien.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Kholilurrahman dalam acara penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXII tingkat Kabupaten Pamekasan yang berlangsung di area Monumen Arek Lancor, Kamis (24/9/2026) malam.
“Saya sudah sampaikan kepada direktur rumah sakit, baik Rumah Sakit dr. H. Slamet Martodirdjo maupun Rumah Sakit Waru, dan pimpinan puskesmas. Kalau ada orang sakit kritis, nyawanya sudah ‘senin-kamis’, tidak perlu ditanya ini BPJS atau umum,” kata Kholilurrahman di hadapan masyarakat.
Instruksi mendesak ini dikeluarkan untuk merespons insiden memprihatinkan yang terjadi di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan. Dalam peristiwa tersebut, seorang anak dilaporkan meninggal dunia setelah pihak keluarga mengalami kendala biaya untuk mengakses layanan kesehatan.
Kholilurrahman menegaskan tidak ingin kejadian serupa kembali menimpa warga Pamekasan lainnya. Menurutnya, keselamatan jiwa pasien harus menjadi prioritas utama di atas prosedur administrasi.
Untuk memastikan penanganan medis di lapangan berjalan tanpa diskriminasi, Bupati dua periode ini mengimbau masyarakat untuk berani melapor jika menemukan tenaga medis yang membeda-bedakan pasien berdasarkan jalur pembiayaan.
Ia berjanji akan menjatuhkan sanksi dan tindakan tegas terhadap oknum petugas kesehatan yang dinilai melanggar prosedur penanganan darurat tersebut.
“Kalau ada perawat yang bertanya ini BPJS atau umum, saya minta perawat itu difoto, namanya difoto, dan akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kholilurrahman mengimbau seluruh warga Pamekasan agar tidak menunda membawa anggota keluarga yang sakit ke puskesmas atau rumah sakit terdekat hanya karena kendala ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan dipastikan siap hadir menanggung biaya pengobatan bagi warga kurang mampu.
“Kalau nanti terpaksa tidak bisa membayar, pemerintah yang akan membayar. Kalau pemerintah tidak bisa membayar, saya yang bertanggung jawab untuk mengganti,” pungkasnya.
